Ringkasan Materi Pelatihan KP-SPAMS

BAB 1. KEBERLANJUTAN

  • Keberlanjtan – Pengamanan Lingkungan dan Sosial.

Pengamanan Lingkungan.

Pengamanan lingkungan ditujukan untuk mengurangi dampak dan memperkecil terjadinya risiko negatif akibat pembangunan sarana SPAM di Pamsimas.Kegiatan ini sudah harus dimulai sejak perencanaan higga pasca konstruksi, dalam hal ini operasi dan pemliharaan.

Pada proses perencanaan, pemilihan sumber air bakuseperti mata air, air permukaan (sungai, embung, danau), dan air tanah sudah harus diantisipasi upaya pengurangan risiko negative pada saat pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan agar tidak terjadi dampak negative tersebut.

Pengamanan Sosial.

  1. Pengamanan Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat adat memiliki kekhasan kondisi sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga seringkali tidak diketahui secara umum akan kebutuhan dan perilaku sosialnya. Masyarakat adat cenderung terpinggirkan dari berbagai akses program pembangunan.

  1. Pengamanan Masyarakat Rentan

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan yang diakibatkan adanya hasil pembangunan. Masyarakat rentan juga rentan terhadap program-program pembangunan baik karena tidak dilibatkan, tidak mendapatkan manfaat pembangunan, bahkan justru terkena dampak sosial negatif pembangunan.

  1. Pengamanan Penyediaan Lahan.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pelaksanaan program Pamsimas adalah adanya konflik sosial akibat penggunaaan lahan baik untuk sumber air, jalur pipa, pembangunan reservoar dll. Konflik sosial terjadi karena ketidakjelasan penyediaan lahan dan kurang lengkapnya dokumen yang berkekuatan hukum untuk penyediaan lahan.  Dampaknya adalah harus mengganti opsi infrastruktur atau membatalkan rencana pembangunan infrastruktur. Dampak lebih buruk yang terjadi adalah pembongkaran sarana yang telah dibangun.

 

  • Keberlanjutan – Pengelolaan SPAM.

WHO mendefinisikan bahwa pelayanan air minum dan sanitasi dikatakan berkelanjutan apabila:

  • Sarana yang dibangun sudah berfungsi dengan baik dan digunakan;
  • Sesuai kebutuhan (desain yang direncanakan) yaitu: dari sisi kuantitas dan kualitas air, kemudahan akses, kontinuitas pelayanan, dan manfaat bagi derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat;
  • Berfungsi dalam kurun waktu yang sesuai dengan periode yang direncanakan;
  • Pengelolaannya melibatkan masyarakat atau masyarakat sendiri yang mengelolanya, sensitif pada isu gender, mendorong/mengundang peran aktif berbagai pihak;
  • Biaya pengoperasian, pemeliharaan, pemulihan, dan administrasi dipenuhi dari pembayaran pengguna atau pembiayaan lain yang berkelanjutan;
  • Dapat dioperasikan dan dikelola pada tingkat lokal dengan dukungan terbatas dari pihak luar, seperti bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi

Ada 5 aspek utama yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu:

  • Aspek Teknis
  • Aspek Kelembagaan
  • Aspek Pendanaan/Keuangan
  • Aspek Lingkungan
  • Aspek Sosial

Isu-isu dalam keberlanjutan layanan air minum dan sanitasi desa dipengaruhi faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor non teknis terdiri dari aspek kelembagaan dan aspek keuangan. Isu-isu terkait lingkungan dan sosial bersifat lintas aspek, karena faktor penyebabnya bisa saja dari faktor teknis atau non teknis, atau keduanya. Isu sosial dalam pemanfaatan sumber air bisa saja karena belum terbangunnya kesadaran warga tentang perlindungan lingkungan atau karena tidak terinformasinya opsi-opsi teknis yang pro lingkungan hidup.

BAB 2. PENGUATAN KELEMBAGAAN KP-SPAMS.

  • Isu penting dalam Pamsimas : Gender, Disabilitas, dan Stunting.

Isu tentang Gender sudah menjadi fokus perhatian program Pamsimas sejak pelaksanaan Pamsimas I di tahun 2008 sampai dengan pelaksanaan Pamsimas III saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya prinsip Kesetaran Gender sebagai salah satu prinsip program, yaitu Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang inklusif adalah kegiatan pembangunan yang melibatkan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat. Pembangunan inklusif terjadi ketika seluruh lapisan masyarakat termasuk orang dengan disabilitas menikmati proses-proses dan hasil pembangunan secara sama. Pembangunan inklusif mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat termasuk kelompok yang terpinggirkan. Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang melibatkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan dengan basis setara orang lain.

Stunting merupakan kekurangan gizi kronis akibat kekurangan asupan zat gizi dalam waktu yang lama, biasanya diikuti dengan frekuensi sering sakit, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting terkait erat dengan gangguan perkembangan kognitif dan produktivitas.

  • Penguatan Kelembagaan KP-SPAMS.

Peran KPSPAMS melaksanakan perencanaan serta mengelola dan mengoperasionalkan SPAMS yang terbangun agar dapat berkelanjutan dibawah pengendalian KKM.

Ada beberapa factor KPSPAMS dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal, yaitu:

  • Adanya kepercayaan masyarakat kepada lembaga KPSPAMS
  • Adanya komitmen yang kuat dari pengurus KPSPAMS
  • Adanya aturan/tata laksana
  • Adanya dukungan dari pemerintah desa
  • Mampu membangun kemitraan.

BAB 3. PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK OM.

  • TEKNIS OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SPAMS

Untuk dapat memberikan layanan yang optimal, sarana SPAM harus tetap dalam keadaan berfungsi, terawat dan terpelihara. Penyebab terbesar ketidakberfungsian sarana SPAM adalah kurangnya kemampuan teknis dan kepedulian pengurus KPSPAM dalam mengoperasionalkan dan memelihara. Sering ditemukan bahwa KPSPAMS tidak mempunyai Rencana Pemeliharaan  dan tidak memiliki Panduan Operasional sarana SPAM.

  • REVIU PERHITUNGAN IURAN

Dalam beberapa pelatihan kelas Pengurus KPSPAMS selalu mengatakan bahwa sangat penting dilakukan sosialisasi dan peraturan desa tentang iuran tapi pada pelaksanaannya hal tersebut tidak dilakukan.

Untuk beberapa wilayah sosialisasi perhitungan besaran iuran serta tata cara penerapannya tidak dilaksanakan oleh Pengurus KPSPAMS dikarenakan masyarakat memberikan tantangan bahwa bicara iuran dilakukan jika air sudah mengalir dan dapat dinikmati oleh masyarakat, padahal jika hal tersebut dilakukan menambah masalah karena setelah masyarakat menikmati air minum pada umumnya tidak mau iuran.

  • PENGEMBANGAN LAYANAN SPAM

Sambungan Rumah merupakan salah satu upaya untuk mendorong iuran berjalan dengan baik. Namun sampai dengan saat ini sambungan rumah (SR) dengan meteran air masih kurang, data SIM menunjukan hanya terdapat 8 provinsi dengan rata-rata  SR dengan meteran air diatas rata-rata nasional.

BAB 4. PENGELOLAAN IURAN

  • Pilihan 1 : Beban Biaya Rata-rata/Bulan.

Penerapan iuran, sbb:

  1. Iuran yang harus dibayar berdasarkan banyaknya pemakaian air
  2. Setiap pelanggan harus memasang meter air, untuk mengukur pemakaian air.
  3. Bagi pemakai yang menggunakan air lebih banyak. dikenakan iuran yang lebih besar
  • Pilihan 2 : Iuran berdasarkan banyaknya Pemakaian Air.

Penerapan iuran sebagai berikut  :

  1. Iuran pengguna dengan Sambungan Rumah (SR) membayar lebih besar dari pengguna melalui Kran Umum atau Hidran Umum.
  2. Besarnya iuran berdasarkan jumlah pemakaian air oleh pengguna
  3. Besarnya iuran dihitung dengan mengalikan volume pemakaian (M3) dengan harga per volume (Rp/M3) yang sudah ditentukan.
  • Pilihan 3 : Iuran yang berbeda diterapkan bagi tingkat pelayanan yang berbeda.

Penerapan iuran sebagai berikut  :

Pemakaian air menggunakan kran umum atau hidran membayar lebih murah dari pemakaian air yang menggunakan sambungan rumah, dengan catatan HU/KU diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  • Pilihan 4 : Iuran Progresif

Penerapan iuran, sbb:

  • Sebaiknya diterapkan pada pengguna dengan Sambungan Rumah.
  • Karena untuk pengguna HU/KU bukan pengguna air yang berlebihan sepanjang diterapkan harga air berdasarkan pada pemakaian

BAB 5. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasikepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruhproses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatantersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahanpertimbangan bagiperbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masayang akan datang.

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya mencakup:

a.Laporan pelaksanaan kegiatan

b.Laporan penggunaan dana.

BAB 6. KEMITRAAN

  • Rencana Akses RKM 100%

Program yang dimaksud dapat berupa kegiatan pembangunan SPAM baru, perbaikan kinerja SPAM, atau perluasan SPAM. Desa-desa dengan SPAM berfungsi baik, berfungsi sebagian, terlebih SPAM tidak berfungsi tetap memerlukan investasi fisik dan non fisik agar 100% akses desa dapat direalisasikan.

Kegiatan pembangunan/perbaikan/perluasan SPAM perlu didahului dengan penyusunan RKM. RKM ini tidak harus selalu untuk SPAM perpipaan. SPAM bukan jaringan perpipaan pun bisa didanai melalui pembiayaan RKM ini. Satu atau beberapa RKM untuk menghasilkan 100% akses air minum dan sanitasi ini selanjutnya disebut RKM 100%. Sumber-sumber potensial untuk pembiayaan RKM 100% dapat dikatakan ‘tidak terbatas’. Desa dapat memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari desa (seperti hasil pengelolaan iuran/tarif layanan BPSPAMS, swadaya masyarakat, APBDesa) maupun dari luar Desa (seperti dana yang dikelola Kabupaten, dana CSR, dan Lembaga Keuangan).

  • Kolaborasi Pendanaan untuk Pengembangan Layanan Air Minum dan Sanitasi (Kredit Mikro, CSR, Hibah)

Pemerintah telah mencanangkan Program 100-0-100. Dimana pada tahun 2019 seluruh warga masyarakat harus sudah mempunyai akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layah. Pemenuhan akses ari minum dan sanitasi adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun Pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk mewujudkan Universal Access oleh karena itu perlu dukungan semua pihak. Semua pihak harus dilibatkan dan berkolaborasi.

Program Pamsimas hanyalah salah satu dari banyak program pemerintah untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Selain itu, Program Pamsimas juga ternyata tidak mampu untuk secara penuh menuntaskan permasalahan pembangunan air minum dan sanitasi di desa sasaran. Namun Program Pamsimas diharapkan dapat menjadi stimulant dan platform pembangunan air minum dan sanitasi. Melihat kondisi tersebut di atas, maka Program Pamsimas III, menerapkan prinsip Kolaborasi dalam pendanaan.

 

Sumber-sumber pendanaan/pembiayaan yang dapat diakses antara lain pemerintah daerah ,antara lain:

  1. Anggaran Pusat/Daerah/Desa: APBN, APBD Prov/Kab, APBDesa
  2. Kontribusi masyarakat
  3. DAK: DAK Kesehatan, DAK Air minum, DAK Sanitasi, dan DAK Infrastruktur
  4. Anggaran lembaga non pemerintah
  5. Dana pinjaman dari lembaga keuangan
  6. Dana Kepedulian Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan (Coorporate Social Responsibility, CSR),
  7. Dan lain sebagainya.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.